TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (STUDI EMPIRIS BANK PERKREDITAN RAKYAT LESTARI BANTEN)

Abstract

Sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris; ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris memberikan pertanggungjawaban. Notaris juga mempunyai tanggung jawab didalam perjanjian kredit untuk membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang tanggung jawab notaris ini dalam mebebankan hak tanggungan dalam surat kuasa. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui tanggung jawab notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Lestari Banten dan Untuk mengetahui tanggung jawab pihak Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bantendalampembuatan Perjanjian Kredit kepada nasabah Hendri Satria Wijaya. Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis-Empiris yaitu penelitian yang menggunakan dua cara yaitu library research dan field research, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu data yang telah dikumpulkan baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Landasan hukumnya adalah hukum perjanjian dan hak tanggungan yang diatur dalampasal 1313, pasal 1338 ayat (1), pasal 1320 pasal 1365.pasal 1234 pasal 1239 KUHPerdata dan Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian didalam kasus ini notaris lalai dalam tanggung jawabnya dalam memberikan pembebanan hak tanggungan atas nama nasabah Hendri Satria Wijaya. dan Didalam kasus ini pihak perusahaan kurang mengetahui tentang informasi objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit terhadap nasabah Hendri Satria Wijaya. Sehingga disaat terjadi wanprestasi pihak Bank Perkreditan Rakyat Lestari Banten menggugat nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan isi perjanjian kredit. Namun dikarenkan objek hak tanggungan yang diagunkan dalam perjanjian kredit sedang dalam proses hukum, Pihak Bank dalam hal ini melakukan pilihan untuk menjual agunan tersebut sesuai dengan nilai hak tanggungan (HT). Pilihan tersebut adalah bentuk tanggung jawab dari pihak Bank untuk menyelesaikan masalah dari kasus wanprestasi tersebut.