FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI AKTUALISASI KEBIJAKAN

  • Rizal Fahmi Universitas Islam Syekh Yusuf

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan keberadaan PKL di kota Bandung seperti kurangnya kesadaran PKL untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan daerah sehingga masih banyaknya pelanggaran yang terjadi serta terdapat program pemerintah bagi PKL yang tidak terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKL berpartisipasi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 sehingga dapat meningkatkan sikap tanggung jawab warga Negara.. Dalam penelitian in yang nmenjadi rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam mempengaruhi sikap tanggung jawab PKL di Kota Bandung? . Pada penelitian ini,  grand theory yang digunakan adalah teori dari Richard C. Box (1998) mengenai the democracy principle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa subjek penelitian diantaranya para PKL, DPRD Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya para PKL telah memahami Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan adanya tindakan langsung berupa kepatuhan dan tindakan baik yang menunjang pelaksanaan peraturan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi juga ketegasan dari pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, pemerintah telah berupaya kerasa untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab PKL ini dengan berbagai cara seperti penyuluhan pemerintah, pembangunan birokrasi dan penguatan partisipasi warga negara, akan tetapi masalah tanggung jawab warga negara ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran individunya untuk secara sadar dan sukarela mematuhi peraturan.

References

Agustino, L. (2014). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Anderson, J.E. (1994). Public Policy Making: An Introduction 7th Edition. Boston : Wadsworth.
Borre, O dan Goldsmith, M. (1998). The Scope of Government. Oxford: Oxford University Press.
Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
Center for Civic Education (1994). National Standard for Civics and
Government.
Danial, E. dan Wasriah, N. (2009). Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
Dunn, W.N. (2000). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Hamdi, M. (2013). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor : Ghalia.
Hasiholan, T. (2010). Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima
Di Kota Administrasi Jakarta Utara. (Tesis). Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi UI. Jakarta: Tidak diterbitkan.
Heryani, A. (2011). Paradigma Kebijakan Publik. Bandung: UNPAD Press.
Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.
Liana, R.M.V. (2011). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang). (Srkripsi). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro.
Mardikanto, T. dan Soebiato, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurmalina, K dan Syaifulloh. (2008). Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Rencana Strategis Satpol PP Kota Bandung Tahun 2013-2018
Sastropoetro, S. (1986). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
Suharto, E. (2014). Analisis Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta.
Sundawa, D dan Solihat, L. (2010). Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.
Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Syafie, I.K. (2014). Proses Legislatif. Bandung : Refika Aditama.
Tachjan. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung.
Van Meter, D dan Van Horn, C. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society. Vol.6 No.4.
Wahab, S.A. (2001). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Raja Grafindo.
Widagdho, D, dkk. (2012). Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara
Wuryan, S. dan Syaifullah. (2008). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung: Laboratorium PKn
Published
2020-12-25