PATOLOGI BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (TINJAUAN TERHADAP FENOMENA “PUNGLI ANGGARAN PEMBANGUNAN”)

Abstract

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan daerahnya, sebagaimana undang-undang Otonomi Daerah No. 7 tahun 1974. Untuk mewujudkannya perlu upaya yang sungguh-sungguh, dengan modal sumber daya yang dimilikinya. Dalam proses pencapaian tujuan tidak lepas dari berbagai persoalan/hambatan yang muncul. Salah satu hambatannya yaitu terkait dengan ketidaksiapan SDM (Sumber Daya Manusia) yakni melalui perilaku aparatur pemerintah desa. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas/kinerja aparatur desa. Antara lain dengan diagnosa organisasi, analisis sistem dan prosedur. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku aparatur yang counterproductive, sehingga menghambat laju perkembangan organisasi. Hal-hal yang Nampak dari perilaku tersebut bisa jadi merupakan penyakit organisasi (patologi birokrasi), yang sudah merupakan budaya dalam organisasi tersebut. Birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi. Skala organisasi pemerintah yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk memiliki birokrasi yang karakteristiknya sama dengan birokrasi Weberian. Karakteristik utama yang dapat dijumpai dalam organisasi pemerintah pada umumnya, yaitu adanya pembagian kerja, hierarki, prosedur tertulis, impersonalitas, dan sebagainya juga dimiliki oleh organisasi pemerintah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi dan patologi birokrasi untuk mengungkapkan patologi birokrasi yang terjadi di desa dalam konteks pembangunan infrastruktur yang sering terjadi di desa-desa terpencil. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, fenomena patologi birokrasi dalam pembangunan infrastruktur di desa Banjar masih sering dijumpai seperti sering terjadi ketidaksesuaian antara proposal yang diajukan dengan laporan yang dibuat dari proses pembangunan infrastruktur (ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur). Kedua, strategi pemulihan patologi birokrasi dalam pembangunan infrastruktur yang terjadi di Desa Banjar yaitu dengan pemantauan secara bertahap disetiap proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan, bekerjasama dengan pihak konstruksi yang profesional dan kompeten.