ANALISIS YURIDIS VONIS PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN DILMILT III JAKARTA NOMOR 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 TAHUN 2016)

Abstract

Perbuatan kejahatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosia ldan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kejahatan korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa.Untuk membuatefek jera bagi para koruptor, maka jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara maksimal seumur hidup dan minimal satu tahun dan perampasan asset hasil korupsi. Belum adanya pedoman pemidanaan dan jarak antara pidana maksimum dan minimum terlampau besar menimbulkan disparitaspi dana sebagai akibat dari diskresi hakim. Salah satunya adalah vonis pidana seumur hidup dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama Brigjen TNI Teddy Hernayadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Hakim Peradilan Militer DIMIL TIII dalam menjatuhkan vonis seumur hidup atas kasus tindak pidana korupsiB rigjen TNI Teddy Hernaya didan menganalisis penafsiran dan pertimbangan Hakim sehingga dapat dijadikan pedoman pemidanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi lainnya.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative –empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu studi putusan hakim. Lokasi penelitian adalah Kantor Pengadilan DIMILTIII Jakarta. Sumber data meliputi data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait penelitian dan data skunder diperoleh dari studikepustakaan, buku-buku teori hukum, undang-undang serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan-pertimbangan hakim DIMILTIII menjatuhkan vonis seumur hidup berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Majelis hakim berkesimpulan bahwa semakin besar dampak negative yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi maka harus semakin berat hukumannya atau dimaksimalkan. Penafsiran dan pertimbangan hakim peradilan militer dapat dijadikan pedoman pemidanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi lainnya karena berdasarkan penafsiran hakim sudah memenuhi unsur-unsur pidana materiil yang didakwakan, disusun berdasarkan Undang-Undang, berpedoman pada yurisprudensi, penafsiran dan pertimbangan, sertaputusan hakim pada tindak pidana korupsi sebelumnya, menjunjung tinggi prinsip indepedensi hakim,berpedoman pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang memiliki pedoman pemidanaan kapan terdakwa korupsi dapat dihukum mati. Melalui putusan hakim DIMILTIII akan semakin menciptakan kriteria-kriteria kapan terdakwa tindak pidana korupsi harus dihukum penjara seumur hidup.