KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN SEPATAN

Abstract

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Perbincangan di masyarakt dengan asumsi masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah, dengan metode penelitian yaitu tipe penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang didukung dengan penelitian dilapangan sifatnya deskriptif analisis, dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sepatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya yang telah di atur dalam peraturan pemerintah dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan peraturan daerah yaitu sumber daya aparatur dimana yang seharusnya aparatur penegak peraturan daerah harus memahami peraturan-peraturan yang ada dan sebagai penegak peraturan daerah seharusnya yang berstatus pegawau negri atau PPNS,kendala yang kedua yaitu data, anggaran/dana operasional dan sarana/prasarana. Seharusnya kewenangan tentang Satuan Polisi Pamong Praja lebih disosialisasikan terhadap masyarakat agar masyarakat paham tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan penambahan tenaga PPNS supaya penegakan peraturan daerah berjalan dengan lancar.