KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM EKONOMI KERAKYATAN STUDI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PURNAMA JAYA JAKARTA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum terhadap koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Koperasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang melakukan kegiatan Perkoperasian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Perkoperasian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam perumbuhan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan khususnya, Selanjutnya diberlakukannya Undang-Undang Perkoperasian nomor. 25 tahun 1992 dan kesejahteraan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat  dengan ekonomi kerakyatan, karena dalam Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 memuat tentang koperasi adalah badan usaha dan apabila koperasi mengalami surplus, baik itu berasal dari transaksi  dengan non-anggota atau masyarakat umum semua anggota berhak mendapatkan surplus tesebut. Dari hak atas sisa hasil usaha tersebut maka para anggota koperasi secara perlahan tingkat kesejahteraan ekonomi akan mengalami peningkatan. Peran serta para anggota melakukan kegaiatan ekonomi dengan memanfaatkan wadah koperasi yang ada merupakan langkah positif dalam tidakan ekonomi, karena secara sah sesuai dengan pemberlakukannya Undang_undang tersebut semua anggota memnpunyai hak untuk merima sisa hasil usaha baik transaksi yang terjadi oleh anggota maupun non anggota. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur, maksimal dan berkelanjutan mampu menyelaraskan struktur perekonomian rumah tangga kerakyatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Jika koperasi mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi akan mandiri, mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya, mampu melakukan tindakan ekonomi  yang sesuai dengan kebutuhan pasar secara mikro baik dalam negeri maupun luar negeri yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatana secara positip.