IMPLEMENTASI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA TANGERANG)

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku yang berstatus sebagai pengguna. Faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Sehingga dicari alternatif lain yang bersifat non penal yaitu melalui rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkotika di Kepolisian Resort Kota Tangerang telah sesuai dengan  ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta aturan pelaksanaannya dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Tangerang dalam penetapan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Lokasi penelitian adalah Kantor Kepolisian Resort Metro Kota Tangerang. Sumber data meliputi data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu penyidik dan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku teori hukum, undang-undang serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kepolisian Resort Kota Tangerang dilaksanakan berdasarkan pasal 4 huruf d, pasal 54, pasal 56, pasal 103 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut double track system dengan prinsip bahwa penyalah guna narkotika adalah korban yang harus disembuhkan dan tidak harus dipidana penjara. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum melalui upaya rehabilitasi melibatkan komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.Pelaksanaan penegakan hukum melalui upaya rehabilitasi memenuhi tujuan hukum yaitu memberi manfaat, memenuhi keadilan, dan kepastian hukum.  Upaya-Upaya yang dilakukan penyidik Polres Kota Tangerang dalam penetapan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika dilakukan melalui tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif.