TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELEJEN NEGARA

Abstract

Berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional tidak tertutup kemungkinan ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari manapun dan oleh siapapun dengan berbagai motifnya. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tersebut harus bisa ditanggulangi melalui kegiatan intelejen negara. Agar efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut oleh undang-undang intelejen negara dicantumkan ketentuan normatifnya dalam salah satu Bab tersendiri Ketentuan Pidana. Dalam pasal-pasal ketentuan pidana tersebut akan terinci unsur-unsurnya yakni siapa subyek atau aktor atau pelakunya, apa yang dilakukan dan konsekwensi perbuatannya tersebut yakni menerima sanksi atau hukumannya, Bertolak dari pemikiran di atas dapat dirumuskan permasalahan, yang sekaligus akan memandu penulis untuk membahas masalah yang dirasakan oleh publik sebagai suatu fakta yang harus dicarikan solusinya, sebagai berikut : a. Siapakah subyek hukum pelaku tindak pidana intelejen negara yang ditentukan dalam hukum positif undang-undang intelejen negara.b. Delik – delik apa saja yang ditentukan dalam hukum positif undang-undang intelejen negara.c. Bagaimana sanksi atau hukuman yang ditentukan dalam hukum positif undang-undang intelejen negara. Hasil analisis terhadap permasalahan diatas diperoleh hasil  penelitian sebagai berikut : Subyek hukum pelaku tindak pidana yang ditentukan dalam hukum positif Undang – UndangNomor 17 Tahun 2011 tentang  Intelejen Negara dapat dikelompokkan dalam  3  ( tiga )       kategori sebagai berikut  : Pertama, Setiap orang; Kedua, Badan Hukum; Ketiga, Personel Intelejen Negara, dibagi dalam 3 (tiga) variasi kondisi : 1). Dalam keadaan biasa; 2). Dalam keadaan perang; 3. Melakukan penyadapan . Delik intelejen negara terdapat  3 (macam) kategori delik yakni yakni 3 (tiga) perbuatan pidana masuk dalam Delik Menjalankan undang-undang ( bocornya keintelejenan dan penyadapan ) dan masing-masing satu perbuatan pidana masuk kategori macam delik yang sengaja ( rahasia intelejen negara )  dan delik  yang disebabkan karena kurang hati-hati ( rahasia intelejen negara ).b. Dilihat dari aspek jenis sanksi atau hkuman yang dibagi dalam 4 (empat) jenis hukuman, yakni sanksi tunggal, sanksi kumulatif, samksi alternatif dan sanksi alternatif kumulatif, maka dalam Undang-undang ini, maka semua delik intelejen negara  masuk dalam kategori sanksi kumulatif alternatif.