TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Abstract

Kepala Dinas PUPR mengusulkan kepada Wali Kota Tangerang untuk merekrut pekerja kontrak atau pegawai harian lepas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas PUPR. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pungutan pengembalian gaji kepada pegawai Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) yang dilakukan oleh pengawas dan koordinator bidang pemeliharaan Drainase wilayah Timur, Barat dan Tengah. Belum adanya payung hukum yang mengatur keberadaan pekerja harian lepas (TKHL) yang bekerja di Pemkot Tangerang. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Harian Lepas (TKHL) di Dinas PUPR belum berjalan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat membuat payung hukum agar Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) mendapat kepastian hukum dalam bekerja, sehingga mendapat perlindungan hukum terhadap permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjanya.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Harian, Pekerja