ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEGIATAN PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN DILUAR WIUP

Abstrak

Penambangan ilegal di luar wilayah izin usaha pertambangan merupakan permasalahan serius dalam sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal adalah melalui penerapan sanksi pidana. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan yang dilakukan di luar wilayah izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat kerusakan lingkungan, besarnya kerugian negara, dan faktor sosial ekonomi dari pelaku menjadi pertimbangan utama hakim menentukan sanksi pidana. Selain itu, terdapat pertimbangan terhadap efektivitas sanksi sebagai upaya preventif terhadap tindakan penambangan ilegal di masa mendatang. Sedangkan, kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan di luar WIUP ialah mengenai penetapan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP berkaitan dengan letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lindungan lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara dan tingkat kepadatan penduduk.