IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA TANGERANG

Abstrak

Program pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia maupun di dunia telah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian dari proses pembangunan bangsa dan bernegara. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat dari proses pembangunan juga berdampak pada golongan ekonomi lemah dengan munculnya arus urbanisasi dari desa ke Kota terutama pada kalangan ekonomi lemah diantaranya anak jalan, gelandang, pengemis dan pengamen akibat tidak mampu bersaing serta lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki serta belum terbukanya lapangan kerja untuk mereka.Dalam Kontek Konstitusi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara.Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah Kota yang berdampak pada arus urbanisasi mempunyai perhatian yang sangat baik dalam Pembinaan dan Pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pemgemis dan pengamen dengan dibuatnya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dimana perda ini bertujuan agar anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dapat hidup bermartabat dan bermanfaat. Melihat hal tersebut di atas, peneliti ingin memberikan kontribusi positif dengan melakukan penelitian “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang melalui pendekatan teori model implementasi kebijakan dari Merillee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu  Content of Policy dan Context of Policy, Grindle (1980).Tujuan dan Penelitian ini untuk mengetahui efektiftas implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan gelandang, pengemis dan pengamen.Dari hasil penelitian ini implementasi perda nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sudah berjalan dengan baik  tetapi ada beberapa yang harus di optimalkan yaitu peranan masyarakat,sektor swasta, Perguruan tinggi dalam program pembinaan dan pemberdayaan.Dampak dari Implementasi perda ini berkurangnya jumlah anak jalanan,gelandang, pengemis dan pengamen yang beraktifitas di jalanan.