ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Putusan Nomor : 269/Pid.B/2020/PN.Smr)

Abstrak

Putusan nomor 269/Pid.b/2020/Pn.Smr merupakan putusan dari kasus tindak pidana Pencurian motor dan handphone beserta dompet yang dilakukan oleh Terdakwa terdakwa dan Sdr. akbar. Pokok permasalahan adalah mengapa Surat dakwaan penuntat umum yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan akibat hukum surat dakwaan penuntat umum yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Mengacu kepada ketentuan undang ? undang hukum pidana dan undang ? undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hasil penelitian yaitu penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yaitu syarat formil dan akibat hukum surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima maka, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum harus segara mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara. bahwa kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan dalam penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Kata kunci : Surat Dakwaan, Akibat Hukum Dakwaan, Tidak Dapat Diterima.