Book Review: Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran
DOI:
https://doi.org/10.33592/pelita.v23i2.4553Abstract
This book was written by Dr. Haznah Aziz, S.H., M.H., a lecturer in the Master of Law Postgraduate Program, Syekh-Yusuf Islamic University, Tangerang. In addition to teaching, he is also active in various research and writing activities, both in the form of articles and books. The majority of his papers discuss legal protection of children, as we can see in his Google Scholar profile. The author actively writes articles in several nationally and internationally accredited journals. This book on Legal Aspects of Child Protection and Birth Registration System is one of the results of his thoughts in the field of Child Protection Law.
References
Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Pilar, 14(1), 15–31.
Anjarwati, N., Lesmana, S. J., & Lestari, T. A. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupate Tangerang. Jurnal Crepido, 05(02), 161–173.
Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. Lex Jurnalica, 15(1), 56–66.
Aziz, H. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran. Arr Rad Pratama.
Cahyani, V., Nababan, M. R., & Santosa, R. (2019). Kajian Kata, Frasa dan Klausa yang Mengandung Evaluasi Graduation Pada Tokoh Utama Novel of Mice and Men. Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS) 2019: Kajian Linguistik Pada Karya Sastra, 525–529.
Fauzi, D. W. A., & Wahyuni, S. (2022). Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Res Publica, 6(2), 282–297.
Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Riptek, 2(2), 63–74.
Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N. L. P. M. (2016). Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia. https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2c8/40a/6242c840a4bf2064152519.pdf
Latuconsina, H., Atrisia, M. I., Khusaini, & Kurniawati, R. (2023). Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru dan Mahasiswa di Kota Tangerang. Abdimasku, 6(2), 410–417.
Lesmana, H. S. J. (2023). Encyclopedia Hukum. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
Lesmana, S. J., & Latif, I. S. (2023). Law Enforcement in Efforts to Combat Cyber Crime in Indonesia: Building Future Digital Security. IJLRSA: The International Journal of Law Review and State Administration, 1(3), 120–128. https://doi.org/10.58818/ijlrsa.v1i3.90
Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (Ditinjau dari Perspektif HAM). Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia), 9(1), 281–287. https://doi.org/10.29210/02020344
Parwanto, D. (2023, November 2). Forpi Temukan 62 Siswa Belum Memiliki Akta Lahir. Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/daerah/427090/forpi-temukan-62-siswa-belum-memiliki-akta-lahir?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Pramesti, T. J. A. (2015). Bolehkah Pengusaha Melarang Pekerja Wanita untuk Berjilbab? Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pengusaha-melarang-pekerja-wanita-untuk-berjilbab-lt5508cedae1d24
Primasasti, A. (2022). Hak Anak Memiliki Akta Kelahiran. Pemerintah Kota Surakarta. https://surakarta.go.id/?p=25619
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Rostanti, Q. (2022). KPAI: Lima Juta Anak di Indonesia Belum Punya Akta Lahir. Republika. https://news.republika.co.id/berita/r58wfh425/kpai-lima-juta-anak-di-indonesia-belum-punya-akta-lahir
Setiawan, H. H. (2020). Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. Sosio Informa, 3(1), 26–39. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520
Simanjuntak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.
Sugiarti, Y. (2020). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Registratie, 2(2), 121–130.
Susanto, A., Priskilla, R. D. C. H., Yulianita, Y., Darmawan, W. N., & Sanjaya, H. (2019). Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan
Wahyuningsih, R., Sudarmanto, K., & Soegianto, S. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jurnal Juridisch, 1(2), 99–115.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Inas Sofia Latif
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah this site and metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
