ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN PENEGAKAN HUKUM DARI PEMERINTAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE DI KABUPATEN TANGERANG
Kata Kunci:
E-Commerce, Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, faktor-faktorAbstrak
Penjualan kosmetik ilegal di E-Commerce yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan serta ketentuan hukum yang berlaku mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Meskipun kesehatan, keamanan, dan hukum memiliki standarnya masing-masing, masih terdapat penjual kosmetik ilegal di E-Commerce. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi rumusan beberapa masalah untuk diteliti, yaitu peran pemerintah, perlindungan hukum, dan faktor terkait kosmetik ilegal yang dijual melalui E-Commerce. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis deskriptif dan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan kepustakaan mengacu pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Upaya BPOM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah dan penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi korban masih belum efektif. Hal tersebut ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor penghambat baik internal maupun eksternal.
