Evaluasi Praktik Meritokrasi dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Pendekatan Bibliometrik dan Psikometrik

Abstrak

Prinsip meritokrasi merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural, kultural, maupun kelembagaan. Meskipun agenda reformasi birokrasi telah digulirkan, integrasi meritokrasi dalam kebijakan publik belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian sistematis untuk mengevaluasi praktik meritokrasi guna mengidentifikasi capaian, hambatan, serta peluang penguatan kebijakan berbasis merit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik meritokrasi dalam kebijakan publik di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik dan psikometrik. Studi ini mereview berbagai hasil penelitian dalam kurun waktu 2015-2024 yang diperoleh dari pangkalan data Scopus dan Dimensions. Seleksi dilakukan berdasarkan kualitas publikasi, keterkaitan topik, dan ketersediaan teks penuh dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Hasil studi menunjukkan konsentrasi tematik pada aspek reformasi birokrasi, manajemen sumber daya manusia publik, dan tata kelola berbasis kinerja. Pemetaan bibliometrik memperlihatkan bahwa penelitian meritokrasi masih tersebar dan belum terintegrasi lintas sektor secara optimal. Pendekatan psikometrik juga masih jarang digunakan, terutama dalam pengembangan instrumen pengukuran persepsi dan praktik merit pada level organisasi maupun individu. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan meritokrasi melalui pendekatan evaluatif yang multidimensi. Diperlukan instrumen psikometrik yang kontekstual dan sensitif terhadap budaya organisasi publik di Indonesia. Selain itu, kolaborasi lintas disiplin, pemanfaatan teknologi informasi, dan reformasi kelembagaan yang konsisten menjadi prasyarat untuk mewujudkan kebijakan meritokratis yang efektif. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada keadilan serta peningkatan kinerja layanan publik.